Abstract

Peningkatan status daerah otonom kota bagi Mataratn yang juga berperan sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat menyebabkan munculnya dualisme penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah Mataram. Secara aturan perundangan, dualisme ini tidak diperbolehkan karena ntenciptakan kurang kondusifizya perkembangan pada salah satu daerah 01017017l. Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian dilakukan pemindahan ibukota Kabupaten Lombok Barat ke kota Gerung sebagai kawasan yang memenuhi syarat. Implikasi yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan ibukota int adalah pertama terhadap struktur kegiatan ekonomi dan keruangan internal Gerung dan kedua terhadap struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Kedua implikasi ini ada kaitannya dengan kondisi sosio-geografis Kabupaten Lombok Barat yang secara faktual terbagi dalam dua bagian kawasan yang berbeda, yaitu kawasan bagian utara dan kawasan bagian selatan. Pemindahan ibukota ke Gerung yang berada di kawasan bagian selatan tentunya berdampak secara struktural terhadap kawasan bagian utara. Melihat dart kenyataan ini maka permasalahannya adalah pada beban dan manfaat pemindahan ibukota, khususnya peratz Gerung dalam memberikan pelayanan publik terhadap struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Dengan denzikian pertanyaan penelitian yang nzengemuka adalah bagainzana struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota dan pemekaran kecamatan.
Untuk menjawab pertanyaan int, dilakukan serangkaian tahapan studi dengan menggunakan metode deskriptif eksplanatori. Tahapan studi dibagi dalam hga kajian besar, pertama adalah mengkaji kedudukan Gerung sebagai ibukota kabupaten dengan menggunakan analisis location quotient, analisis shift share, analisis perkembangan keruangan untuk memperoleh gambaran struktur kegiatan ekonomi dan arch perkembangan ruang. Kedua, mengkaji struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat dengan analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall, analisis g-ravitasi, analisis titik henti, analisis kependudukan, analisis location quotient, dan analisis shtfl share untuk memperoleh gambaran perkembangan struktur penvilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota. Kedua kajian ini kemudian dijadikan masukan pendukung bagi kajian ketiga yang menggunakan analisis Proses Hierarki Analitik untuk memperoleh gambaran alternatif dampak (manfaat-beban) pemindahan ibukota.
Secara keseluruhan /Iasil kajian memperlihatkan hasil bahwa alternatif terpilih dampak pemindahan ibukota adalah pada penataan wilayah. Pathan pada penataan wilayah berarti perlunya diciptakan efisiensi internal yang memperkuat integrasi wilayah. Perbaikan struktur internal melalui penataan wilayah ini dilakukan dengan dua alternatif (1) memperbaiki area tumbith baru yang lepas dart pusat pertumbuhan utatna, tapi masih menggunakan pola konsentris kota pusat; (2) pengembangan sistem koridor, yaitu pertumbuhan di sepanjang alur jaringan plan utama yang keluar secara radial dart pusat-pusat kota. Dengan detnikian arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok untuk mendukung penataan wilayah ini adalah pemantapan kota-kota kedua. Kota Gerung sebagai hierarki I di bagian selatan, dan hierarki II adalah Kecamatan Tanjung untuk bagian utara, dan Kecamatan Narmada untuk bagian tengah. Kota Tanjung dan Narmada diharapkan dapat berperan setara dengan ibukota kabupaten melalui pengembangan fasilitas wilayah yang dimiliki sehingga mampu mengantipasi perbedaan karateristik wilayah Kabupaten Lombok Barat
Status upgrading for Mataram city into city autonomic region, which also plays a role as the capital city of West Lombok Regency caused a dualism in conducting the governmental system in Mataram area. According to the law, this dualism is prohibited, because it will create less conduciveness of the development in one of the autonomy region. In relation to that, finally it has been decided that the capital city of West Lombok Regency is moved to Gerung, one of the region that has already fulfilled all the requirements. Implications made because of this action are first, to the structure of economic activity and Gerung's internal spacing and the second is the zoning structure of West Lombok Regency. These two implications are related to socio-geographical condition of West Lombok Regency, which factually is divided into two different areas, the northern part and the southern part. Moving the capital city to Gerung, which is in the southern part, will structurally has an impact to the northern part. Based on this reality, so the problems are the burdens and also the benefits from moving capital city, especially the role of Gerung in giving public services to the zoning structure of West Lombok Regency. So the question in this research is how the zoning structure of West Lombok Regency going to be in the future because of the capital city movement and district fragmentation.
To answer this question, we have done a series of stages of research by using descriptive explanatory method. These stages of research are divided into theree macro studies, the first is to study the position of Gerung as the new regency's capital dty by using the Location Quotient (LQ) Analysis, Shift and Shere Analysis, Zoning Development Analysis to have some views of the structure in economic activity and zone development. The second is to study the zoning structure of West Lombok Regency by using Scallo-gram Analysis and Marshall-central Index, Gravity Analysis, Stop-point Analysis, Demographical Analysis, Location Quotient (LQ) Analysis and Shift and Share Analysis to have some views about the zoning structure development of West Lombok Regency because of the moving. These two studies then become a supporting inputs for the third study which uses Analytical Hierarchy Process to have the view about the alternative impacts (benefits-burdens) of this moving Throroughly, the results of the study show that the chosen alternative on the impacts of moving the capital city is on the area restructuring. By choosing this, means that we need to create an internal efficiency, which will stengthen the integration in the area. The improvement of internal structure through area restructuring is done by two alternatives : (1) improving a new growth area which is free from the center of growth, but still using the concentric pattern of central city; (2) developing the corridor system, means growth along the main street network which comes out radially from city centers. For that reason the directive of zoning structure in Lombok Regency to support this area restructuring is to stabilize second cities. Gerung as the first hierarchy in the southern part and the second hierarchy is Tanjung District for the northern part, and Narmada District for the central part. Expectedly, Tanjung and Narmada can have the some role with the regency's capital city through the development of area facilities that they have so that they will be able to anticipate all the characteristic differences in the area of West Lombok Regency