Abstract

Penerapan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam mengelola potensi sumber daya, administrasi kekuasaan pemerintahan dan pelayanan umum. Dengan pelimpahan wewenang tersebut terutamanya dalam hal pelayanan umum akan mengandung potensi kekurangoptimalan kinerja pemerintah daerah jika tidak disertai dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai.
Bentuk mekanisme kontrol, pengawasan ataupun komunikasi itu dapat diwujudkan dengan adanya media penyampaian segala bentuk saran, kritik ataupun pengaduan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) yang tidak saja permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat tetapi juga kebijakan publik dan semua aspek pembangunan. Akan tetapi selama ini media komunikasi yang sering ditemui hanya bersifat komunikasi searah, dalam artian warga hanya dapat menyampaikan ide, saran atau pengaduannya tanpa mengetahui apakah ada jawaban, upaya respon atau tindak lanjut dari pihak-pihak yang berhak menangani kritik, saran atau pengaduannya tersebut.
Penggunaan sistem informasi, dalam hal ini adalah website, dapat memberikan solusi sebagai media komunikasi dua arah antara warga masyarakat dengan Pemerintah Kota Semarang. Komunikasi dua arah disini dalam artian penggunaan website sebagai wadah yang tepat sebagai tempat mengadukan berbagai permasalahan yang timbul sekaligus memperoleh jawaban, tanggapan atau bahkan tindakan lebih lanjut.
Kata Kunci: otonomi daerah, pelayanan umum, dan komunikasi dua arah.
The implementation of district autonomy has made an authority delegation consequence. District government has power in managing the potential of its nature sources, government administration control, and public services. This authority indeed, especially in field of public services, can potentially open a less of optimal effort in the work of district government if it is not come along with control mechanism and sufficient supervision.
The control mechanism, supervision, or communication can be created into a form of media which has an ability to deliver various problems or suggestions, critics, and even complaints to Semarang district government which are not only connected with the implementation of public services but also public policies and all development’s aspects. But so far as we can see, the media of communication we know is only running in one way line, which has a meaning that public can only giving ideas, suggestions or complaints without knowing whether there are answers, efforts to respond from persons who in charge in handling those critics, suggestions or complaints.
The use of information system, in this case is website, can give solution as a two ways communication media between public and Semarang district government. This two ways communication has a meaning that the use of this website are more efficient and fast to complaint many kinds of problems occurred in public and we can instantly receiving answers, responds or even the next steps.
Keywords: district autonomy, public services, and two ways communication.