Abstract

The Land and Building Tax that puts on land and building have reached all the member of citizen in different social level. Because of that the determination in the Land and Building Tax collection is created with a consideration of fulfilling the needs and different condition of the citizen as Tax Payers. One of the important rule that connected to the Land and Building Tax is the rule of the determination of the Tax Object Sales Value as payment base.
At the beginning the function of the Tax Object Sales Value only as the payment base of the Land and Building Tax, but nowadays the function of the Tax Object Sales Value not only as the payment base of tax but also as a benchmark of all necessity that connected to the market price of land in certain location.
This new role of the Tax Object Sales Value have taken to a consequency that all the valuation activities in fixing the Tax Object Sales Value have to be done openly, transparantly and also covered all the purpose of the citizens, so the added value could accepted by the pople. The need of the valuation of land and building that fulfill all the citizens need, become the main problem of the thesist
The case study in this thesist is solved by using both yuridice normative and yuridice siciologist approaches,the supporting datas was collected by direct interview and questionare, also not mention literature study. The conclution is using the qualitative- deductive-descriptive analyses.
First conclution, The assessment of Tax Object Sales Value is held by the Land and Building Tax Office does not include the participation of citizen as Tax Payer therefore in this case the self assessment principle is not use.
The second conclution , the valuation of land and building is held by Directorate General of Taxation officer that have their own conflict of interest, so the value collected is tend to be the payment base of tax.
According to the condition above, there are few suggestions that may fit
to it :
1. Theoritically, the making of land and building valuation system needs the participaton of Tax Payer, therefore Tax Payer can do the assessment of their taxes, do the payment and report their taxes just how the self assessment principle should be.
2. Theoritically, , a specific analyses about having the independent Commission of National Valuation is needed, The commission has an obligation to do the valuation of national assets, and the valuation on public property and result can be beneficially accepted by others.
Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, menjangkau semua lapisan masyarakat dengan berbagai strata sosial oleh karenanya ketentuan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menampung kepentingan semua lapisan masyarakat. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah peraturan tentang penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Nilai Jual Obyek Pajak yang semula berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak pada dewasa ini telah bergeser peranannya, bukan lagi hanya sebagai dasar pengenaan pajak tetapi telah menjadi acuan dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan harga pasar tanah disuatu lokasi tertentu.
Pergeseran peran Nilai Jual Obyek Pajak ini membawa suatu konsekuensi bahwa kegiatan penilaian dalam rangka penentuan NJOP harus dilakukan secara terbuka, transparan serta memenuhi kepentingan sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Tuntutan terhadap penilaian tanah dan bangunan yang dapat memenuhi berbagai kepentingan baik dalam pelaksanaan pemungutan pajak maupun kepentingan lainnya merupakan permasalahan dalam tesis ini.
Gabungan pendekatan yuridis normative dan yuridis sosiologis, dengan perolehan data melalui studi kepustakaan, wawancara serta questionnaire merupakan pemecahan masalah studi kasus ini. Analisis kualitatif-deduktif-deskriptif digunakan untuk menganalisa data menuju penarikan kesimpulan. Kesimpulan pertama , bahwa penentuan NJOP yang dilaksanakan oleh Kantor pelayanan PBB tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat /wajib pajak sehingga dalam hal ini tidak menganut asas self assessment.
Kesimpulan kedua kegiatan penilaian tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sarat dengan konflik kepentingan, sehingga nilai yang dihasilkan cenderung nilai sebagai dasar pengenaan pajak,.Saran yang dapat dikemukakan adalah :
1. Secara teoritis , perlu dibuat kajian mengenai tatacara penilaian tanah dan bangunan yang melibatkan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan sendiri penghitungan besarnya pajak, melakukan pembayaran , serta melaksanakan pelaporannya sebagaimana maksud asas self assessment.
2. Secar teoritis perlu dibuat kajian khusus secara normatif dan empiris mengenai dibentuknya suatu Lembaga/ Badan Penilaian Nasional yang mandiri yang bertugas untuk melakukan penilaian asset negara, maupun penilaian atas property secara umum yang hasilnya dapat dimanfaatkan diterima dan diakui oleh semua pihak.